Aulia Azzahwa Salsabilla, NIM. 1908016157, Samarinda, 22 Juli 2001. Minat Studi Hukum Pidana, Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment Sebagai Bentuk Kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dibawah bimbingan Dr. Ivan Zairani Lisi, S.H., S.Sos., M.Hum dan Agustina Wati, S.H., M.H Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003. Melalui Pasal 20 UNCAC pengaturan mengenai Illicit Enrichment dapat diterapkan, dalam definisinya Illicit Enrichment ini merupakan sebuah tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah berupa adanya peningkatan aset atau kekayaan dalam jumlah yang cukup besar dari seorang pejabat publik atau individu yang mana tidak dapat dijelaskan asal usulnya secara sah. Peraturan mengenai Illicit Enrichment ini dapat diterapkan di Indonesia melalui perumusan Undang – Undang yang mengatur delik tersendiri dalam Tindak Pidana Indonesia melalui mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan banyaknya kasus yang dimana pejabat publik memiliki harta diluar batas wajar menimbulkan urgensi dalam mengkriminalisasi Illicit Enrichment, Hal tersebut diakibatkan dari belum adanya delik dan sanksi Illicit Enrichment,serta belum terakomodirnya mekanisme pembalikan beban pembuktian yang dapat menunjang kriminalisasi Illicit Enrichment.