Indonesia termasuk negara yang memiliki wilayah tanah yang sangat luas, hal ini tidak luput dari permasalahan pengadaan tanah. Pada tujuannya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antar pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap pemilik tanah. Pada Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Smr yang mengadili terkait pengadaan tanah, pemilik hak atas tanah tidak mendapatkan ganti kerugian sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Peneliti menerapkan metode penelitian doktrinal atau doctrinal research yaitu pengarahan pada kumpulan norma khususnya dalam konteks Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Smr yang diarahkan pada sumber bahan hukum primer dan sekunder. Pemerintah harus memberikan kepastian hukum sebagai jaminan dalam memenuhi hak warga negara yang memiliki hak atas tanah sehingga terciptanya keadilan dan mencegah terjadinya permasalahan terkait pengadaan tanah dengan cara menentukan kompensasi ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hasil penelitian putusan nomor 66/Pdt.G/2021/Pn. Smr telah memberikan kepastian hukum tetapi tidak membertimbangkan keadilan terkait ganti kerugian materiil dan immaterii para pihak. Yang mana sebenarnya asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan ketiganya bisa dilaksanakan secara seimbang.