Evaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif adalah suatu usaha untuk menyediakan informasi yang objektif dan valid untuk mengukurkeberhasilan dan pengambilan keputusan mengenai pelaksanaankebijakan pemerintah tentang sistem pendidikan yang memberikankesempatan kepada siswa ABK untuk mengikuti pendidikan secarabersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui seberapa besar keterlaksanaan kebijakanpendidikan inklusif pada SMP Negeri di Kota Sangatta, faktor penghambatdan solusi untuk mengatasi faktor penghambat. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif jenis penelitian evaluasi program menggunakanmodel discrepancy (kesenjangan). Penelitian di laksanakan di SMP Negeri1 Sangatta Utara, SMP Negeri 2 Sangatta Utara dan SMP Negeri 1Sangatta Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,observasi, kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkanbahwa: (1) Besarnya nilai keterlaksanaan kebijakan pendidikan inklusifpada SMP Negeri di Kota Sangatta adalah 58,25 % dengan kriteria cukup.(2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusifadalah: 1) tidak tersedianya GPK, 2) sarana prasarana yang tidakmenunjang, 3) tidak ada penetapan kuota bagi siswa ABK saat PPDB. (3)Solusi untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah dengandukungan pihak pemerintah dan kepala sekolah untuk: 1) menyediakanformasi GPK dalam penerimaan aparatur sipil negara sesuai kebutuhan, 2)menyiapkan anggaran yang bersumber dari pendapatan belanja daerah, 3)menetapkan kuota khusus bagi ABK dan melakukan sosialisasi padamasyarakat untuk pemenuhan nya.