T Zia Fahlevie, 1808016046, Program Studi Magister Hukum, Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Rekonstruksi Proses Mediasi Penal Dalam Sistem Pidana di Indonesia, di bawah bimbingan Bapak Muhamad Muhdar dan Bapak Ivan Zairani Lisi, Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua hal yaitu rekonstruksi proses mediasi penal dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan persepsi keadilan bagi para pihak baik pelaku, korban dan penegak hukum terhadap kasus pidana yang diselesaikan melalui mediasi penal.
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data dari bahan-bahan kepustakaan yang antara lain meliputi bahan kepustakaan meliputi bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan yang diteliti.
Konstruksi mediasi penal diakui pada kaedah hukum pidana materil yang berguna memberikan kepastian dalam pranata mediasi penal. Mediasi penal merupakan lembaga yang sah berdasarkan hukum pidana yang berlaku untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana yang diatur dalam kaedah hukum pidana materil tersebut. Hal yang penting dan perlu dilakukan adalah kebijakan untuk menentukan formulasi dan model mediasi penal dalam ranah hukum pidana formil. Dalam persepsi keadilan terhadap kasus pidana yang diselesaikan melalui mediasi penal memiliki prinsip keadilan korektif yang berfokus pada perbaikan dampak sosial akibat kejahatan. Dimana keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Hal tersebut untuk sebagian kasus suatu tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana ringan dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekara. Penerapan mediasi oleh aparat kepolisian khususnya penyidik merupakan upaya dalam menerapkan atau mewujudkan restorative justice, hal ini diterapkan oleh aparat kepolisian bukan hanya terhadap perkara tindak pidana ringan saja tetapi terhadap tindak pidana biasa.