Hetty Elen Purba, NIM 1708015143, Jumateguh, 06 Juli 1999, Minat Studi Hukum Perdata, Perlindungan Hukum Terhadap penulis Novel Atas Pembajakan Novel Yang Dijual di Marketplace dibawah bimbingan Deny Slamet Pribadi, S.H.,M.H. selaku pembimbing Utama dan Nomensen Freddy Siahaan, S.H.,L.L.M selaku pembimbing pendamping.
Kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang melekat pada suatu produk atau barang hasil karya manusia yang harus dilindungi. Novel merupakan hasil karya tulis yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pencipta mempunyai hak eksluif atas ciptaan tersebut yaitu hak moral dan hak ekonomi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat banyak pelaku yang memanfaatkan teknologi internet untuk memperjualbelikan barang-barang bajakan di marketplace dengan harga yang jauh dibawah harga resminya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dimana novel tersebut digandakan tanpa izin dari penulis maupun pemegang hak cipta. Penegakan hukum terkait hak cipta dapat dilakukan oleh penulis atau pemegang hak cipta melalui hukum perdata dan hukum pidana. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal yaitu penelitian yang mengkaji terkait hukum yang berasal dari sumber dan dipublikasikan secara luas yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
Hasil yang didapatkan dari penelitian menyimpulkan bahwa pada kenyataannya masih banyak praktik-praktik yang melanggar hak cipta Novel yang digandakan tanpa izin dari penulis atau pencipta novel sebagai perlindungan dari hak cipta novel dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bentuk perlindungan hukum terhadap penulis novel atas pembajakan novel yang dijual di marketplace ada dua yaitu, pertama perlindungan hukum secara preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dimana subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 dan Pasal 9 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kemudian upaya yang dilakukan melalui pencatatan dan pendaftaran yang disediakan oleh Melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM selanjutnya, perlindungan hukum represif tujuannya adalah menyelesaiakan masalah atau sengketa dan bentuk penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan Niaga. Untuk pemenuhan hak keperdataan, penulis maupun pemegang hak cipta dapat dilakukan dengan meminta ganti rugi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta tersebut dan dapat dituntut secara hukum perdata dengan berdasar pada Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yaitu perbuatan melawan hukum.