Turah Nurul Aini 2021, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman. Implementasi Peraturan Menteri PPPA No. 6 Tahun 2015 tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masa Pandemi COVID-19 di Kota Samarinda. Di bawah bimbingan Ibu Dra. Hj. Marwiah.,M.Pd selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Suryaningsi.,S.Pd.,M.H selaku pembimbing II.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan menteri PPPA No. 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menyelidiki lebih dalam Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) di masa pandemi COVID-19 di Kota Samarinda, untuk mengetahui factor apa saja yang menjadi penghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masa pandemic COVID-19 di Kota samarinda.
Jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif, jumlah narasumber 2 dan informan 4. Narasumber dengan kriteria memahami tentang Implementasi Peraturan Menteri PPPA No. 6 Tahun 2015 dan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masa Pandemi COVID-19 di Kota Samarinda, bersedia memberi informasi, dapat dipercaya dan bersedia diwawancarai.Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri PPPA No. 6 Tahun 2015 tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masa Pandemi COVID-19 di Kota Samarinda telah berjalan dengan baik dengan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dan mengalami perubahan sejak tahun 2019 menjadi Unit Pelaksanaan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan di keluarkannya Peraturan Menteri PPPA No. 4 Tahun 2018. Pelalayanan secara online dilakukan dalam bentuk Aplikasi Simpeka dan Layanan Smart City 112, dengan adanya layanan tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk memberikan informasi tanpa takut diketahui oleh pelaku dan identitas pemberi informasi dapat aman.