Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pada pasal 80 dan 81, memiliki ketentuan pengalokasian dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD oleh pemerintah. Pendapatan ekonomi tentunya berbeda-beda ditiap daerah begitu juga dengan pengalokasian anggaran pendidikan disetiap daerah. Penyaluran anggaran pendidikan perlu diperhatikan agar benar-benar tersalurkan secara merata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui anggaran pendidikan dalam APBD Kota Samarinda tahun 2017-2021, menganailisis serta mendeskripsikan proporsi anggaran pendidikan dalam APBD Kota Samarinda tahun 2017-2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPKAD Kota Samarinda, dengan sampel data time series anggaran pendidikan Kota Samarinda tahun 2017-2021. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian menggunakan rumus proporsi anggaran pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan pertama, bahwa alokasi anggaran pendidikan tahun 2017-2021 sudah mencapai 20% kecuali pada tahun 2020. Anggaran Pendidikan pada tahun penelitian sebagian besar digunakan untuk belanja tidak langsung. Kedua, indeks parameter APBD anggaran pendidikan pada Kota Samarinda sudah cukup baik dimana kategori Kota Samarinda termasuk pada kategori sedang hingga kategori sangat tinggi.