Penjabat kepala daerah merupkan penjabat yang dipilih untuk mengantikan kekosongan pejabat definitif dalam melaksanakan tuganya sesuai dengan peraturan perundang-undngan yang diatur dalam Pasal 201 ayat (9), (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023, diangkat penjabat Kepala Daerah sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya dan diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Dengan pengaturan tersebut, maka daerah akan dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah hasil Pilkada 2024. Metode penelitian menggunakan pendekatan doctrinal. hasil dari penelitian ini terdapat beberapa problematika dalam pengangkatan penjabat kepala daerah (pjs) yaitu adanya potensi pelanggran penyalahgunaan kewenangan, terdapat kasus penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dari beberapa penjabat kepala daerah di Indonesia, dikarenakan politik hukum yang tidak mengkedepankan sistem demokrasi sehingga dapat mencederai visi-misi demokrasi untuk mecapai nilai kesejahteraan rakyat. kesimpulan agar penyalahgunaan kewenangan tidak terjadi terus menerus harus ada upaya yang dilakukan oleh pemerintahan mengenai pengawasan terhadap kinerja penjabat kepala daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengangkatan penjabat kepala daerah (pjs).