Rusniwati Ayu Syafitri, 1908018044, Jurusan Hukum Pidana, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Politik Hukum Pengaturan Omnibus Law Cipta Kerja Sektor Pertambangan Batubara Dalam Konsep Penjaminan Keadilan Lingkungan, di bawah bimbingan Muhamad Muhdar dan Haris Retno Susmiyati. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan pokok, yaitu: pertama, bagaimana politik hukum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan skema Omnibus law dalam system penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan kedua, bagaimana implikasi hukum Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Investasi pertambangan batubara dalam konsep keadilan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum non-doctrinal yakni Socio Legal Research untuk memahami politik hukum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan skema Omnibus law dalam sistem penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap mekanisme Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis implikasi hukum Undang- Undang Cipta Kerja terhadap investasi pertambangan batubara dalam konsep penjaminan keadilan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Politik hukum pembentukan UndangUndang Cipta Kerja yang menggunakan skema Omnibus law dalam system penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak partisipatif melahirkan rumusan pasal yang menimbulkan protes masyarakat dan cenderung memfasilitasi kepentingan investasi dibandingkan kepentingan masyarakat. Politik hukum merupakan suatu nilai (cita hukum), dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja terlihat bahwa nilai (cita hukum) yang dikembangkan lebih cenderung melindungi kepentingan pemodal dari pada kepentingan masyarakat lingkungan. Selanjutnya, Implikasi hukum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap investasi pertambangan batubara dalam konsep keadilan lingkungan melahirkan tidak adanya akses bagi kelompok rentan terhadap keputusan-keputusan yang merugikan bagi lingkungan mereka termasuk kepastian mereka atas keberlanjutan masyarakat yang berada di dekat areal pertambangan. Distribusi risiko terjadi dan sebagai penanda ketidakadilan lingkungan.