Untuk menjamin tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, pengawasan dilakukansedemikian rupa sehingga menjamin terlaksananya tugas dengan baik. Pelayananpublik, yang diartikan sebagai interaksi antara masyarakat dengan pemerintah ataubirokrasi, merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai “goodgovernance”. Masyarakat memerlukan pelayanan publik dalam segala aspekkehidupan, sehingga kehadiran Ombudsman Republik Indonesia sebagai otoritasotonom menjadi penting. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalahhukum normatif. Sumber hukum primer menjadi dasar pengumpulan data,sedangkan data sekunder dikumpulkan dari literatur yang relevan. Temuanpenelitian menunjukkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia KalimantanTimur telah melaksanakan program sosialisasi kepada masyarakat baik melaluimedia elektronik maupun media massa untuk mendorong partisipasi aktifmasyarakat dalam mencapai pelayanan publik yang baik. Model pengawasan yangdigunakan Ombudsman melibatkan pengawasan langsung dan tidak langsungterhadap lembaga-lembaga yang berada di bawahnya, antara lain lembagapemerintah, BUMN, BUMD, dan lembaga pendidikan. Pengawasan langsungdiawali dengan pemantauan dan observasi skala kepuasan masyarakat (SKM)yang mencapai penilaian 3,39 dengan kategori baik seperti dilansir OmbudsmanRepublik Indonesia Kalimantan Timur.