Muhammad Reza Adha, Kesenjangan Digital pada Pengguna Aplikasi Mal Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda di bawah bimbingan Dr. Bambang Irawan S. Sos., M. Si dan Dini Zulfiani M. Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kesenjangan Digital pada Pengguna Aplikasi Mal Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dan untuk mengetahui faktor Penghambat dalam penggunaan aplikasi Mal Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu akses dan infrastruktur, kemampuan (skill & training), isi informasi (content/resource), dan faktor penghambat dalam penggunaan dan pemanfaatan aplikasi Mal Pelayanan Publik pada masyarakat. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah Analis Kebijakan Koordinasi Sistem Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Informan dalam penelitian ini adalah Pengelola Teknologi Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, Sub-Substansi Ekosistem TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen-dokumen. Analisis data digunakan adalah tekntik analisis data model interaktif. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa Kesenjangan Digital pada Pengguna Aplikasi Mal Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda terjadi karena masalah pada aplikasi Mal Pelayanan Publik yang sampai saat ini tidak kunjung diupdate dan diperbaiki yang menyebabkan adanya kesenjangan digital pada masyarakat pada saat menggunakannya sehingga menyebabkan adanya perbedaan dalam memanfaatkan isi informasi pada aplikasi Mal Pelayanan Publik. Adapun faktor penghambat penggunaan aplikasi yaitu kurang efektifnya sosialisasi serta promosi tentang aplikasi Mal Pelayanan Publik sehingga terjadinya perbedaan distribusi informasi di masyarakat tentang pelayanan online di Mal Pelayanan Publik Kota Samarinda.