Zhafirah Ulima Ajra, NIM 1708015037, Balikpapan 05 November 1997, Minat Studi Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Disebabkan oleh Truk Overloading, dibawah bimbingan Dr. Ivan Zairani Lisi, S.H., S.Sos., M.Hum., dan Orin Gusta Andini, S.H., M.H. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang persyaratan teknis mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi, dan kelas jalan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan angkutan umum barang dan pengemudi. Namun, pada tanggal 21 Januari 2022 di Balikpapan terjadi kecelakaan lalu linta yang disebabkan oleh truk overloading. Sanksi terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas telah diatur di dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akan tetapi penyebab dari kecelakaan lalu lintas adalah muatan lebih dari kendaraan, dalam hal ini terdapat pihak-pihak lain yang turut berperan dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tentu hal ini menjadi permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan doctrinal yang bertujuan untuk mengetahui dua pokok permasalahan yaitu pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh truk overloading berdasarkan Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bpp dan perluasan pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh truk overloading berdasarkan teori conditio sine qua non. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bpp pertanggungjawaban pidana kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh truk overloading hanya dibebankan kepada pengemudi, sedangkan pemilik truk tidak dibebankan tanggung jawab pidana karena Pasal 311 dan Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya ditujukan kepada pengemudi kendaraan. Perluasan pertanggungjawaban pidana dapat menerapkan teori condition sine qua non. Teori ini dapat melihat pihak-pihak mana saja yang terkait dalam hubungan sebabakibat, serta dapat memperluas pertanggungajawaban pidana dengan mempertimpangkan mens rea yang ada dalam diri pelaku.