Penelitian berangkat dari ditetapkannya Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Tgr Tenang Pembatalan Perkawinan. Dalam putusan ini telah mengakibatkan batalnya perkawianan sehingga hubungan perkawinan dinyatakan tidak pernah terjadi. Masalahnya muncul ketika anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut yang sebelumnya dinyatakan sebagai anak sah dan ketika batalnya perkawinan status anak juga ikut berdampak. Meskipun Undang-Undang 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan bahwa anak tidak berlaku surut, namun pada implementasinya sang anak tetap terdampak terutama terkait pemenuhan hak keperdataan anak yang menjadi tidak terjamin lagi. Metode penelitan yang digunakan adalah doktrinal, melalui pendekatan terhadap teori hukum dan peraturan perundang-undangan, untuk lebih memahami secara mendalam terhadap akibat hukum terhadap putusan pembatalan perkawinan kepada hak keperdataan anak yang dituangkan dalam Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Tgr. Putusan Pembatalan Perkawinan telah menghapuskan staus perkawinan yang pernah di bina, meski menyatakan perkawinan tidak pernah terjadi dan segala akibat hukumnya dihapuskan, namu pada implementasinya anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan akan mengalami permasalahan terhadap pemenuhan hak-hak keperdataannya. Selain itu terjadi ketidak jelasan terhadap status dan kedudukan anak, apakah sebagai anak sah atau sebagai anak diluat kawin.