Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan kasus mengenai obat sirup yang didalamnya terdapat kadungan bahan berbahaya bagi masyarakat khususnya anak-anak, ini telah melanggar ketentuan pada UUPK. Dalam hal ini masyarakat telah dirugikan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan BPOM, para pelaku harus memberikan pertanggungjawaban secara perdata kepada masyarakat yang telah dirugikan dengan memberikan ganti kerugian, dalam kasus
ini KUHPerdata memberikan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal, dalam penelitian ini analisis pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis adalah melalui studi pustaka, yakni suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis terhadap suatu objek penelitian dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus.Hasil penelitian menunjukan bahwa Unsur-Unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata terhadap para pelaku yakni badan hukum dalam kasus obat sirup yang tidak sesuai dengan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) sehingga menyebabkan GGAP (Gagal Ginjal Akut Atipikal) terhadap anak-anak yang mengkonsumsinya telah terpenuhi, para pelaku yakni badan hukum bertanggung jawab secara perdata untuk memberikan ganti kerugian menanggung biaya pengobatan kesehatan kepada anak yang dirawat dirumah sakit dan memberikan santunan kepada anak yang meninggal dunia