Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah serta pengaturannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Serta mengumpulkan berbagai permasalahan terkait penunjukan dan pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah yang dilaksanakan oleh pusat. Serta juga turut menuliskan berbagai teori serta norma dalam konstitusi yang akan peneliti jadikan tolak ukur terhadap mekanisme pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah di Indonesia dan melihat penunjukan dan pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah sebagai implementasi daripada kewenangan pemerintah pusat. Kemudian juga ikut melakukan perbandingan terhadap mekanisme lain daripada pemilihan kepala daerah. Peneliti dalam penelitian ini menerapkan metode pendekatan doctrinal atau doctrinal research yaitu pengarahan pada kumpulan norma guna menyasar penelitian melalui analisis norma yang dalam pelaksanaannya secara kualitatif dan berdasar pada studi kepustakaan. Objek penelitian dikaji berdasarkan asas dalam ilmu hukum. Sehingga dari alur penelitian diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak terwujudnya demokrasi dalam penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat hal ini dapat dilihat dari mekanismenya yang tidak terdapatnya proses musyawarah-mufakat maupun konsep perwakilan sebagai unsure demokrasi di Indonesia serta berbagai permasalahan-permasalahan di daerah terhadap penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah oleh pemerintah pusat.