Imam Maulana, NIM: 1908016070, Samarinda, Konsentrasi Hukum Perdata. Dengan Judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI ANUITAS ATAS PENGURANGAN NILAI MANFAAT PASCA RESTRUKTURISASI PT ASURANSI JIWASRAYA diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di bawah bimbingan Bapak Purwanto S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Amsari Damanik, S.H, M.kn. selaku pembimbing pendamping. PT. Asuransi Jiwasraya sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara menetapkan kebijakan restrukturisasi imbas dari kondisi insolven perusahaan tersebut. Namun dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa aturan dan prinsip hukum yang dilanggar serta diabaikan salah satunya dalam kebijakan pengurangan nilai manfaat asuransi anuitas. Hal tersebut menimbulkan beberapa akibat hukum dan ketidakpastian terhadap hak pemegang polis atas nilai manfaat yang dikurangi pada perjanjian awal asuransi khususnya polis asuransi anuitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari pengurangan nilai manfaat pemegang polis JS Anuitas pada program restrukturisasi dan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi anuitas pasca pengurangan nilai manfaat asuransi pada program restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal. Berdasarkan jenis pendekatan tersebut maka penelitian ini diarahkan pada sekumpulan norma/peraturan-peraturan tertulis serta bahan hukum sekunder lainnya hingga sampai pada tahap dapat digunakan untuk memecahkan masalah hukum melalui analisis dan penjabaran kerugian yang diterima pemegang polis pasca restrukturisasi dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah tersebut. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah pasca pengurangan nilai manfaat asuransi pada restrukturisasi PT. Asuransi Jiwasraya terdapat beberapa akibat hukum yang merugikan pemegang polis dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap pemegang polis masih belum direalisasikan sepenuhnya, sehingga sebagai upaya represif untuk melindungi hak pemegang polis maka perlu dilakukan pemberian kompensasi atau ganti rugi yang juga sesuai dengan teori hukum serta peraturan yang berlaku.