Gerakan kehidupan modern yang lebih bertumpu pada pemuasan kebutuhan konsumerisme, telah mengakibatkan semakin besar eksplorasi dan
eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada permasalahan lingkungan. Sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata–mata bersifat alami, karena manusia memberikan dampak signifikan bagi peristiwa–peristiwa lingkungan. Keberadaan ekosistem mangrove di kawasan Teluk Balikpapan telah memberikan fungsi ekologis dan ekonomis bagi masyarakat sekitar. Kondisi mangrove Teluk Balikpapan yang semakin berkurang karena Teluk Balikpapan sendiri dipenuhi dengan berbagai aktivitas yang berdampak terhadap seperti kawasan industri Kariangau (KIK), industri kapal, pelabuhan ferry, pelabuhan alat-alat berat, general cargo, jalur angkut batubara dan lain-lain.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban dan penegakan hukum korporasi dalam kerusakan kawasan di Teluk Balikpapan yang merupakan tempat ekosistem mangrove. Penelitian ini menggunakan metode sosial legal reserch (LRS) yang secara teoritis dan praktis basis penerapan penelitan ini di bangun dalam rangka reformasi hukum yang akan lebih bertumpu pada kebutuhan yang memfungsionalkan hukum. Penelitian ini dukungan data empirik tidak dapat dihindari, terutama pada peristiwa hukum, penelitian dengan dukungan data empirik mengambil data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. memperoleh bukti empiris itu dengan cara merekam dan menganalisis data dengan pendekatanpada socio-legal reserch (SLR) Kasus kerusakan kawasan di Teluk Balikpapan di mulai dengan adanya laporan masyarakat kepada PT Mitra Murni Perkasa yang terbukti melakukan kerusakan kawasan ekosistem mangrove seluas 14,4 tampa di dahului izin lingkungan. PT Mitra Murni Perkasa dalam kasus ini hanya mendapatkan sanski administratif melalui putusan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, padahal kasus ini unsur pemidaanan dan regulasi mengenai penegakan hukum pidana dalam kasus kerusakan ekosistem mangrove baik kawasan hutan dan bukan kawasan hutan telah mengakomodir bagi pelaku kerusakan yang disebabkan oleh orang atau badan hukum.