Penelitian bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pengelolaan dana desa di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian kualitatif, dengan analisis data model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penyimpulan dengan penggambaran/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada konteks isi kebijakan (content of policy) dari model implementasi kebijakan Grindle mengenai kebijakan pengelolaan dana desa (DD) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu atau PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa; dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021; serta Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021, maka diketahui bahwa implementasi kebijakan pengelolaan DD telah diimplemetasikan di Kampung Lambing, dan dapat terus ditingkatkan melalui komitmen dan berprinsip pada tranparansi, berkeadilan, dan merata dengan melibatkan seluruh lapisan dan kelompok masyarakat tanpa diskriminasi agar hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat kampung dan memberikan kesejahteran. Faktor pendukung implementasi meliputi adanya regulasi dari pemerintah pusat dan Kabupaten Kutai Barat, Sarana prasana kerja yang mencukupi, dan tersedia sarana kantor, serta SDM secara fungsional yang mencukupi secara kuantitas. Sedangkan faktor penghambat, meliputi adanya kelemahan dalam memahami regulasi yang tumpang tindih, Kualitas SDM yang masih kurang, khususnya dalam memahami regulasi, jaringan internet yang belum stabil, kuatnya kepentingan kelompok tertentu, insfrastruktur yang belum lengkap, dan tidak adanya pendampingan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).