Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi sertifikasi halal Pada Rumah Pemotongan Unggas Dan Tempat Pemotongan Unggas (TPH-U) di Kota Samarinda berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan apa kendala rumah pemotongan unggas dan Tempat Pemotongan Unggas (TPH-U) di kota Samarinda belum di sertifikasi Halal. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan secara sosio-legal untuk mengumpulkan data empirik khususnya melalui wawancara dan observasi langsung kepada beberapa pihak yakni Pelaku Usaha, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dan LPH MUI Provinsi Kalimantan dalam lingkup analisis terkait implementasi sertifikasi halal dan kendala rumah pemotongan unggas yang belum bersertifikasi halal di kota Samarinda. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal di Kota Samarinda masih belum maksimal sehingga meskipun jaminan secara hukumnya sudah terpenuhi tetapi penegakannya belum memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat atas produk yang beredar. Selain itu, pemberlakuan aturan kewajiban sertifikasi halal ini masih belum efektif sebab beberapa factor kendala yang sebagian besar diakibatkan oleh kurangnya kesadaran hukum para pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya dalam sertifikasi halal.