Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum, dalam hal ini tepi jalan yang digunakan sebagai tempat parkir kendaraan. Besarnya tarif yang dipungut ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan tarif yang berlaku. Dalam Pasal 30 ayat 2 pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan dapat diselenggarakan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa usaha khusus perpakiran pada tempat yang ditetapkan sesuai peruntukannya. Penyelenggaraan parkir yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan melalui UPTD Pengelolaan Parkir dapat digunakan oleh pengguna jasa parkir dan terjaminnya kendaraan yang aman. Dengan adanya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Kota Balikpapan, maka tidak menutup kemungkinan adanya peningkatan retribusi parkir di tepi jalan umum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. berdasarkan teori fungsi manajemen dari George R. Terry dan faktor penghambat dalam meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan umum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya dan faktor penghambat dari Dinas Perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Balikpapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah berjalan cukup optimal dari segi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling), tetapi juga memiliki kendala/penghambat seperti kurangnya sumber daya manusia dalam mengawasi juru parkir liar dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang fasilitas yang telah diberikan.