Syaifudin, 1608015226, Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara, Kedudukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia, atas bimbingan Dr. Insan Tajali Nur, S.H.,M.H dan Sholihin Bone, S.H.,M.H.
Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada umum mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Lembaga yang kedudukannya setara Menteri untuk menjalankan undang-undang di atasnya yang bersifat mengatur dan mengikat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mengenal istilah Peraturan Otorita sebagai peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum peraturan kepala otorita dipertanyakan apakah setara dengan peraturan peraturan Menteri atau peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah juga tidak mengenal istilah Pemerintahan Daerah Khusus berbentuk Otorita, sehingga pemerintahan daerah berbentuk otorita belum memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang pemerintahan daerah khusus berbentuk otorita.
Tujuan penelitian ini di arahkan untuk menjawab dua hal, Pertama, untuk menganalisa bagaimana kedudukan peraturan kepala otorita dalam hirarki perundang-undangan Indonesia. Kedua, kekuatan hukum mengikat peraturan kepala otorita IKN.
Hasil penelitian pada permasalahan hukum ini adalah ketidakpastian hukum kedudukan peraturan kepala otorita IKN dalam hirarkisitas perundangan Indonesia. Adapaun kekuatan hukum mengikat peraturan kepala otorita IKN hanya pada wilayah otoritas Ibu Kota Nusantara serta belum ada kejelasan aturan khusus mengenai pemerintahan daerah khusus berbentuk otorita.