Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua pokok pembahasan, yaitu: Pertama, terkait implikasi kesepakatan adat Dayak Ngaju mengenai akibat hukumnya terhadap pelepasan hak istri atas harta bersama yang ditinjau melalui hukum adat Dayak Ngaju, yaitu Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 dan tradisi perkawinan Adat Dayak Ngaju. Kedua, terkait kekuatan mengikat kesepakatan adat bagi para pihak dalam adat Dayak Ngaju pada pelepasan hak istri atas harta bersama (Panatau Hinje) yang ditinjau dari prinsip dan kelembagaan Dayak Ngaju. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal research yang mengumpulkan data secara langsung dari lapangan tepatnya di kampung Long Daliq, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Sumber data primer yang digunakan merupakan data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan kepala adat dan tokoh kampung serta berkas-berkas terkait kesepakatan adat. Data sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894. Kesepakatan adat dapat berimplikasi dalam melepaskan hak istri atas harta bersama berdasarkan kesepakatan adat atau perjanjian kawin yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak setelah ditetapkan oleh damang dan ditandatangani oleh para pihak tersebut sehingga terdapat sebuah sanksi atau akibat hukum apabila terdapat pihak yang tidak menjalankan kesepakatan adat tersebut dengan itikad baik.