Nur Risa Febryanti. Pengawasan Izin Tambang Batubara Oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kota Samarinda (Studi Kasus CV. Rizky Maha Karya Utama) dibawah bimbingan Bapak Drs. Muhammad Zainal Arifin, M.Si dan Ibu Thalita Rifda Khaerani, S.AP., M.Si. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan tambang batubara oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kota Samarinda, dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat. Jenis penelitian yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian terdiri dari: peninjauan pribadi, pengawasan melalui laporan lisan, pengawasan melalui laporan tertulis, pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus, dan faktor yang menghambat pengawasan izin tambang oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengawasan izin tambang batubara oleh Dinas ESDM di Kota Samarinda pada CV. Rizky Maha Karya Utama dari indikator peninjauan pribadi yang dilakukan oleh Inspektur Tambang dengan melibatkan DLH. Dengan kegiatan Proper yang dikembangkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan melihat kesesuaian perusahan dengan SOP di Kementerian ESDM. Pengawasan melalui laporan lisan, Inspektur Tambang akan memeriksa administrasi izin usaha, izin usaha produksinya, studi kelayakan izin lingkungan yang berlaku, dan izin limbah. Bagi yang tidak lengkap, maka diberikan teguran awal dan apabila masih dilanggar, maka perusahaan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku. Pengawasan melalui laporan tertulis Dinas ESDM melakukan pengawasan tambang batubara sebagai perlaksanaan tugas bersama Kementerian ESDM. Keterbasan SDM dan jumlah pengawas Dinas ESDM saat ini masih kurang yang sangat jauh dari jumlah usaha pertambangan yang izin hanya di kota Samarinda, sehingga menyebabkan pengawasan minim dilakukan. Pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus yaitu tindakan pengawasan kepada peryusahaan yang tidak memiliki IUP, IUPK, dan Perjanjian KP2B, yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan faktor penghambat pengawasan izin tambang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda yaitu banyak perusahaan yang izin, tetapi tidak sesuai dengan persyaratannya, Dinas ESDM melakukan kegiatan tidak sinkron dengan realisasinya rencana kerja, Dinas ESDM kekurangan Inspektur Tambang dan kekurangan anggaran, ada perusahaan yang tidak melakukan perpanjangan izinnya, perusahaan tidak ada melaporkan kegiatannya, dan apabila cuaca hujan di lokasi tambang, Inspektur Tambang dan anggotanya akan sulit masuk ke lokasi perusahaan.