Abdul Malik, Studi Tentang Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dibimbing oleh Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos, MM., selaku Ketua Komisi Pembimbing, dan Budiman, S.IP, M.Si., selaku Anggota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara beserta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat. Lokasi penelitian di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan alamat Komplek Kantor Bupati Gedung Kembar B, Jl. Robert Wolter Mongisidi No.1, Kelurahan Timbau, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian deskriftif kualitatif. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Model interaktif Miles, Huberman & Saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara namun dalam implementasinya pelimpahan wewenang izin terjadi ketidaksinambungan (gap), antara pengguna layanan dan regulator. Aspek pendukung dan Penghambat dalam implementasi kebijakan: 1) kecenderunga sikap pemerintah daerah dan implementor, 2) komunikasi koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan SKPD teknis terjadi egosektoral 3) sumber daya kurang memadai yang memahami teknik informasi (TI) terbatas, 4) struktur birokrasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) agar sesuai dengan janji layanan. Model implementasi kebijakan yang direkomendasikan adalah, 1) memperbaiki transmisi kebijakan pelimpahan wewenang agar jelas, 2) memperbaiki kompetensi SDM dengan pendidikan dan pelatihan, 3) fragmentasi dukungan sikap pemerintah daerah tentang komitmen pimpinan, 4) meningkatkan dukungan pemerintah berkomitmen dalam pelimpahan wewenang. Dari Hasil pembahasan bahwa Implementor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan SKPD tenis terkait dengan pelayanan perizinan Secara Prosedural koordinasi antar SKPD mengalami kendala dimana terjadi ketidaksinambungan (gap), karena masing-masing SKPD mempunyai penerapan aturan sendiri yang penafsirannya berbeda beda.