Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut IKN telah berlangsung pembangunannya. Pemindahan dan pengembangan ibu kota yang baru perlu didasarkan pada prinsip pembangunan kota yang matang, diantaranya terkait pembangunan perumahan bagi masyarakat lokal miskin yang tinggal di kawasan IKN. Politik hukum pemerintah dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat lokal yang miskin belum tidak menjadi pertimbangan. Bercermin dari Daerah Khusus Ibu kota Jakarta masih banyak masyarakat miskin belum menikmati rumah, berada di kawasan kumuh dan menjadi penyewa rumah seumur hidupnya. Tujuan penelitian ini diarahkan untuk menjawab 2 (dua) hal pertama, bagaimana politik hukum pemerintah terhadap hak atas perumahan layak bagi masyarakat miskin di kawasan Ibu Kota Nusantara, kedua bagaimana politik hukum perumahan layak bagi masyarakat lokal yang miskin dalam rangka adanya kepastian hak dan kepastian hukum dikawasan Ibu Kota Nusantara. Penelitian mengunakan metode non-doctrinal (Socio-Legal Research) /SLR, berupa penelitian lapangan yang bersumber dari responden masyarakat dan responden pejabat-pejabat pada bidang perumahan, kebijakan daerah terkait perumahan, pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) serta pendekatan legislasi dan regulasi. Hasil penelitian menunjukan Politik hukum pemerintah terhadap perumahan masih berfokus pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau masyarakat yang memiliki penghasilan tetap bukan pada masyarakat sangat Miskin yang sesungguhya, dimana kebutuhan Sosial dan ekonomi sangat lemah. Masyarakat lokal miskin yang tidak memilik penghasilan tetap tidak akan memenuhi persyaratan untuk mendapat rumah subsidi. Belum ada skema kebijakan khusus masyarakat sangat miskin. Agar terpenuhinya hak masyarakat lokal yang miskin dalam memperoleh rumah, maka Pemerintah Pusat dan daerah harus bersinergi membuat regulasi khusus pembangunan rumah bagi masyarakat lokal yang miskin dikawasan IKN, dengan persyaratan memudahkan bagi lokal masyarakat yang miskin.