Octavian Bernando Rocky, NIM 1608015029, Gedung Aji Baru 01Oktober 1998, Minat Studi Hukum Tata Negara, Implikasi Hukum PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Pasca Terbitnya PeraturanPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja,dibawah bimbingan Dr Rosmini S.H.,M.H., dan Dr. Insan TajaliNur,S.H.,M.H. Putusan inkonstitusional bersyarat, pelanggaran asas pembentukanperaturan perundang-undangan, kekosongan hukum akibat Undang-UndangCipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi perlu menjamin undang-undang yang hidup dimasyarakat tidak bertentangan dengan konstitusi. Sehingga bahan hukum yang di inventarisasi selama penelitian diarahkan untuk mengetahui danmenjawab terkait dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalammemutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020, belum ada perubahandalam Undang-Undang Cipta Kerja, namun pemerintah sudah merubahmenjadi Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, iniberimplikasi secara hukum terhadap pelaksanana putusan MahkamahKonstitusi. Metode Penelitian yang digunakan adalah doktrinal melaluipendekatan peraturan perundang-undangan dan teori hukum, untuk lebihmemahami implikasi hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 91/puuxviii/2020 pasca terbitnya peraturan pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja. Data yang digunakan dalam penelitian initerdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diangkat, yakni implikasi hukum pelaksanaanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap perubahan Undang-Undang Cipta Kerja pasca dirubah menjadi Perpu Cipta Kerja.