UMKM Srikandi merupakan salah satu unit usaha kecil yang bergerak di bidang kuliner yang ada di Kota Samarinda dan memiliki 13 jenis produk yang telah dijual ke berbagai supermarket bahkan luar kota. Akan tetapi, dalam proses produksi yang dilaksanakan belum menerapkan standar Good Manufacturing Practices (GMP) yang dikeluarkan oleh BPOM dan belum memerhatikan faktor K3 di area kerja yang sesuai untuk UMKM seperti pedoman WISE yang dikeluarkan oleh ILO. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya beberapa penyimpangan seperti kurang lengkapnya fasilitas higiene untuk karyawan dan area kerja yang berdebu dan kotor akibat proses pengasapan. Penyimpangan K3 di area kerja yaitu tidak adanya sistem penanggulangan bahaya kebakaran. Apabila tidak diperbaiki penyimpangan tersebut akan memberikan permasalahan kepada UMKM yaitu mempengaruhi izin edar pangan pada saat pemeriksaan atau perpanjangan izin dilakukan dan keamanan kerja di UMKM Srikandi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan pedoman GMP oleh BPOM dan penerapan K3 untuk UMKM melalui penerapan pedoman Work Improvement in Small Enterprises (WISE), untuk mengetahui prioritas penyimpangan yang terjadi, dan memberikan usulan perbaikan atas penyimpangan prioritas yang ditemukan di UMKM Srikandi. Penelitian ini menggunakan daftar periksa GMP dan WISE untuk mengetahui penerapan pedoman di UMKM Srikandi. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan 5 ketidaksesuaian kritis, 10 ketidaksesuaian serius, 2 ketidaksesuaian mayor, dan 1 ketidaksesuaian minor. Sedangkan pada penerapan WISE ditemukan 23 penyimpangan dari total 58 elemen daftar periksa. Penyimpangan selanjutnya akan diberi bobot prioritas menggunakan metode AHP dan ditentukan prioritas perbaikan menggunakan prinsip pareto. Prioritas yang dihasilkan pada ketidaksesuaian kritis yaitu tidak memiliki program pelatihan keamanan pangan untuk karyawan (K5) bobot 28% pada ketidaksesuaian serius yaitu kriteria Peralatan tidak dipelihara, dalam keadaan kotor, dan tidak menjamin efektifnya sanitasi (S4) bobot 14% dan sarana toilet kotor, tidak terawat, dan terbuka ke ruang produksi (S6) bobot 14%. Pada ketidaksesuaian WISE dihasilkan prioritas pada kriteria penanggulangan bahaya kebakaran (K6) bobot 22% dengan subkriteria memastikan adanya prosedur tanggap darurat (C17) bobot 22%. Analisis terhadap penyimpangan dilakukan menggunakan tool 5 why pada metode Root Cause Analysis (RCA) dan dihasilkan usulan perbaikan pada penyimpangan GMP yaitu pembuatan tanda peringatan keamanan pangan di ruang produksi, rancangan lemari penyimpanan, dan pembuatan lembar monitoring kebersihan. Pada penyimpangan WISE diberikan usulan perbaikan yaitu pembuatan prosedur tanggap darurat bahaya kebakaran di UMKM Srikandi.