Haerul Agustian, NIM. 1608015244, Balikpapan, 01 Agustus 1998, Minat Studi Hukum Tata Negara, Implikasi Hukum Terhadap Tidak Terlibat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Proses Pembentukan Rencana Pembangunan Daerah. di bawah bimbingan Dr. Rosmini, S.H., M.H. dan Poppilea Erwinta,, S.H., M.H. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal untuk menjawab dua hal yaitu: Pertama, untuk mengetahui dan mengidentifikasi urgensi dalam pembentukan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Kedua, untuk mengetahui dan mengidentifikasi implikasi hukum terhadap tidak terlibatnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 pada khususnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, tujuan dalam pembentukan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 adalah dalam mengisi kekosongan kepala daerah sejak tahun 2022/2023 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024. Dan urgensi dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 adalah sebagai dokumen transisi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang akan menjadi pedoman bagi Pj. Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026. Kedua, desentralisasi kewenangan kepada pemerintah daerah tidak dibarengi dalam proses pembentukan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak terlibat dalam proses pembentukan Rencana Pembangunan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan representatif masyarakat seharusnya terlibat dalam hal ini guna menentukan nilai maupun pentingnya suatu kegiatan, program, atau kebijakan demi tercapainya seluruh kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sehingga hal tersebut dapat berakibat hukum terjadinya perusakan dan menurunkan sistem desentralisasi dan otonomi daerah dalam proses pembentukan perencanaan pembangunan daerah.