Refi Rizki Tri Pangestu, “Pengelolaan Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di Pemprov Kalimantan Timur (Studi Pada Penggelolaan Jalan Poros Makroman – Jalan Sultan Sulaiman Kota Samarinda)”. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Santi Rande, S.Sos., M.Si sebagai
dosen pembimbing. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan timur, serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan fokus peneilitian yang terdiri dari Fungsi manajemen pemeliharaan jalan, dan faktor penghambat pengelolaan pemeliharaan jalan. Sumber data yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan secara umum, proses pemeliharaan jalan belum maksimal dalam tahap perencanaan karena minimnya partisipasi masyarakat dan kurangnya penggunaan aplikasi SIPEJABAT serta forum komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakat. Meskipun pengorganisasian di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur cukup baik dengan dibentuknya tim survei yang dilakukan. Penggerakan dalam pemeliharaan jalan sudah dilakukan dengan baik dalam hal komunikasi internal dan penggunaan anggaran, tetapi masih perlu ditingkatkan dalam mobilisasi yang kontinyu dan kualitas perbaikan jalan. Pengawasan oleh pemerintah sudah cukup baik, namun perlu diperbaiki dalam melibatkan masyarakat yang merasakan langsung kualitas pemeliharaan jalan tersebut. Dalam konteks pemeliharaan jalan di Kalimantan Timur, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Pertama, partisipasi masyarakat belum maksimal karena kurangnya forum komunikasi dan tim khusus yang dapat menerima aspirasi langsung dari masyarakat. Kedua, pemeliharaan jalan dilakukan secara momentuman dan tidak berkelanjutan, dengan survei lapangan hanya dilakukan dua kali setahun. Hal ini membuat masyarakat merasa pemerintah kurang responsif terhadap pemeliharaan jalan yang rusak. Ketiga, komunikasi antara pemerintah provinsi dan kota masih belum optimal, sehingga laporan mengenai jalan rusak dari pemerintah kota tidak selalu diterima atau ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi, dan sebaliknya. Perbaikan dalam hal partisipasi masyarakat, pemeliharaan yang berkelanjutan, dan komunikasi antarinstansi dapat membantu memperbaiki kondisi pemeliharaan jalan di Kalimantan Timur