Meningkatnya aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya baik dalam penggunaan lahan untuk tambak maupun pembukaan lahan untuk objek wisata akan berdampak pada perusakan mangrove yang semakin meningkat.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian non-doctrinal. Penelitian ini berfokus pada hasil wawancara dari responden terkait mengenai bagaimana pertanggungjawaban dan penegakan hukum pidana perusakan mangrove di desa tanjung limau, kecamatan muara badak, kabupaten kutai kartanegara, kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan perundangan-undangan terkait yaituUndang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, perlunya penegakan hukum yang lebih tegas kepada pelaku yang melakukan penebangan mangrove sehingga tercapainya kepastian hukum mengenai perlindungan ekosistem mangrove.