Chika Nabilla Ali, NIM 1808015150, Samarinda 5 Juli 2001, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dari Perkawinan yang Tidak Tercatat di Kota Samarinda, di bawah bimbingan Abdul Kadir Sabaruddin dan Irma Suriyani Adanya peristiwa perkawinan yang tidak tercatat di Kota Samarinda yang jumlahnya tidak sedikit dan memprihatinkan memunculkan permasalahan dalam hal perlindungan hukum terhadap anak. Peristiwa perkawinan tidak tercatat tersebut tidak hanya berakibat pada pihak suami dan istri, melainkan juga berakibat secara hukum hak keperdataan anak. Dengan demikian, tentunya membutuhkan upaya perlindungan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: Pertama, Bagaimana hak keperdataan anak hasil dari perkawinan yang tidak tercatat di Kota Samarinda. Kedua, Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat di Kota Samarinda. Metode penelitian dimana penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal research. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Samarinda, sumber data menggunakan data primer yaitu wawancara dan data sekunder berupa perundangundangan yang relevan dengan penelitian ini, adapun sumber data tersier menggunakan data penunjang seperti kamu hukum dan kamus pendukung lainnya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Hak keperdataan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat disatu sisi dalam hukum positif dianggap tidak sah dan tidak boleh melakukan hak keperdataan kecuali padaibunya, tetapi melalui beberapa aturan hukum baik dalam Kompilasi hukum Islam maupun KUHPerdata menyebutkan bahwa hak keperdataan bagi anak dapat diperoleh seperti pewarisan dapat diberikan ketika ayah biologis anak tersebut ada pengakuan, sedangkan dari sisi perlindungan hukum sangat perlu dilakukan sebagai upaya pemenuhan hak anak dalam membentuk, menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, perlindungan hukum dalam penelitian ini meliputi perlindungan secara preventif yaitu istbat nikah, melakukan pernikahan ulang dan melakukan pengajuan gugatan pengesahan nikah. Adapun perlindungan represif dilakukan dengan penerapan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, sebagai bentuk pengakuan dari kedua orang tua kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka yang tidak tercatat.