Dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, penyebaran dan peredaran informasi menjadi sangat cepat dan sangat mudah untuk di dapatkan termasuk juga didalamnya ialah informasi mengenai data pribadi seseorang yang bersifat rahasia dan sensitif dimana data pribadi yang merupakan bagian yang terkandung sebagai Hak Asasi Manusia yang perlu dijaga dan dilindungi, dengan kemajuan teknolgi ini telah memicu terjadinya penyalahgunaan data pribadi, bahwa pada saat ini banyak terjadi permasalahan
penyalahgunaan data pribadi salah satunya ialah penjualan data pribadi yang dilakukan untuk kepentingan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum pidana terhadap penjualan data pribadi yang digunakan untuk registrasi kartu perdana dan mengkaji perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi yang data pribadinya di perjual belikan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial-legal research yang bertujuan untuk mengkaji dua pokok
pembahasan: pertama untuk mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pelaku penjual data pribadi yang digunakan untuk registrasi kartu perdana. Kedua untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi yang data pribadinya diperjual belikan untuk digunakan registrasi kartu perdana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana atas pelaku penjual data pribadi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda yang bertanggungjawab menangani perkara ini masih belum optimal dimana belum dilakukannya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut mengenai pelaku penjual data pribadi berupa NIK dan perlindungan hukum terhadap korban yang data pribadinya berupa NIK sebagai yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi belum
dilakukan secara optimal dimana tindakan-tindakan melindungi dan memenuhi hak korban penyalahgunaan data pribadi.