Masyarakat dirugikan akibat penggunaan tanah untuk sarana operasional perusahaan perkebunan PT KLJ yang melalui tanah masyarakat melalui tindakan perbaikan jalan. Berdasarkan berita acara pertemuan telah disepakati lebar tanah untuk kebutuhan jalan namun PT KLJ tidak memenuhi kesepakatan tersebu dengan dalil tidak pernah membuat kesepakatan dengan masyarakat. Tidak memenuhi prestasi dalam kesepakatan mengakibatkan masyarakat Kampung Damai Seberang menderita kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sah atau tidaknya kesepakatan antara masyarakat dan PT KLJ sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa perdata yang ideal untuk menangani permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode social legal research yang diarahkan untuk memecahkan permasalahan hukum terkait perjanjian atau kesepakatan ganti rugi berdasarkan temuan fakta di lapangan dikaji berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dengan data pendukung yaitu dokumen-dokumen yang menurut penulis memiliki relevansi terhadap topik permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kesepakatan ganti rugi penggunaan tanah untuk sarana operasional perusahaan tidak memiliki hubungan hukum dari perikatan yang lahir dari perjanjian dan lahir hubungan hukum karena undang-undang berdasarkan pelanggaran hukum yang dilakukan PT KLJ maka upaya penyelesaian awal dapat melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dan diikuti penyelesaian litigasi melalui konsep perbuatan melawan hukum merupakan penyelesaian yang ideal apabila penyelesaian yang pertama tidak memberikan solusi dari masalah yang ada.