Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan evaluasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan SMA dan SMK di Kabupaten Kutai Kartanegara serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dalam kebijakan alokasi anggaran pendidikan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode evaluasi kebijakan model Context, Input, Process, Product (CIPP). Model evaluasi CIPP digunakan untuk mengevaluasi program pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Kutai
Kartanegara. Pengumpulan data dalam penelitian melibatkan sepuluh orang partisipan yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan
Timur, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Sekolah SMAN 1 Tenggarong, Kepala Sekolah SMAN 2 Tenggarong, Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Bangun, Kepala Sekolah SMAN 2 Tenggarong Seberang, Kepala Sekolah SMAN 1 Muara Badak, Kepala Sekolah SMKN 3 Tenggarong, Kepala Sekolah SMKN 1 Tenggarong Seberang, dan Kepala Sekolah SMKN 2 Sebulu. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar Rp 2,1 Triliun. Anggaran tersebut digunakan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan 2 komposisi belanja, yakni Belanja langsung dan belanja tidak langsung; (2) Berdasarkan pengevaluasian, keputusan dapat dirumuskan menjadi 2 yaitu: keputusan tentang perencanaan, keputusan tentang prosedur, keputusan tentang pengimplementasian dan keputusan tentang tindak lanjut; (3) Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam kebijakan alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah terbatasnya item kegiatan terutama adanya kebijakan yang mengatur tentang pengusulan anggaran BOSDA untuk sekolah yang harus berdasarkan jumlah peserta didik. Hal tersebut menyebabkan terhambat dan terlambatnyapembangunan dan pengembangan sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik.