Setiap negara memiliki tugas untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia orang-orang di bawah yurisdiksi mereka, termasuk orang-orang yang tinggal di wilayah di luar perbatasan nasional.TujuanPenelitian diarahkan untuk menganalisa pengaruh dari Pemukiman Yahudi di Tepi Barat terhadap usaha perdamaian antara Israel-Palestina serta solusi atas kebijakan pembangunan pemukiman menurut perspektif hukum internasional dengan menggunakan pendekatan doktrinal yang dilakukan secara analitis induktif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan pemukiman yang didirikan Israel semenjakkemenangan Israel pada Perang Arab-Israel Ketiga Tahun 1967 pada wilayah pendudukanTepi Barat, Dataran Tinggi Golan, dan Jalur Gaza merupakan tindakan yang berdampak buruk pada proses perdamaian antara Israel dan Palestina kedepannya karena tindakan mengubah karakter fisik, komposisi demografis, struktur kelembagaan atau status wilayah Palestina dan Arab lainnya yang diduduki tersebut tidak memiliki validitas hukum dan praktik Israel memindahkan sebagian penduduknya di wilayah tersebut merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa Keempat terkait dengan Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang. Serta solusi perdamaian atas kebijakan pembangunan pemukiman Israel berdasarkan “solusi dua negara"(two state solutions) yang dikeluarkan dalam kesepakatan atau perjanjian Internasionalmembutuhkan itikad baik dari setiap pihak dan Israel harus menghentikan pembangunan pemukiman tersebut dan menariknya kembali sesuai dengan peraturan Internasional tentang wilayah pendudukan.