Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kepastian hukum perlindungan hak asasi manusia terhadap anak buah kapal di Indonesia dan Pengaturan yang ideal untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia kepada anak buah kapal di Indonesia. penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau doctrinal, yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan norma pada aturan manajemen perekrutan dan penempat ABK di Indonesia dilakukan tanpa sinkronisasi atau harmonisasi dan banyak aturan yang mengatur hal sama, sehingga mencerminkan ketidakpastian hukum dalam proses perumusan norma yang saling bertentang pada setiap lembaga yang berwenang yang berakibat pada perlindungan HAM ABK di Indonesia secara konstitusional tidak terwujud. Pengaturan kewenangan perekrutan, penempatan, dan perlindungan HAM ABK idealnya diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui Permen Ketenagakerjaan sebagai konfirmasi dan bentuk komitmen pelaku usaha mematuhi ketentuan HAM ABK yang merupakan domain hubungan ketenagakerjaan. Sedangkan Kementerian Perhubungan berwenang dalam hal angkutan laut atau izin operasi kapal yang mempekerjakan ABK, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berwenang pada aspek bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan oleh kapal atau perusahaan yang mempekerjakan ABK. Disharmonisasi pengaturan terhadap upaya perlindungan HAM ABK pada PP No 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan dengan PMP No 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal perihal tersebut potensial menyebabkan ketidakpastian hukum dalam memberikan jaminan penghormatan HAM ABK. Padahal perlindungan HAM merupakan hal yang harus dijunjung tinggi, terlebih dalam sebuah negara hukum seperti Indonesia, termasuk juga perlindungan HAM di bidang perikanan.