Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu, pertama bagaimana proses penyelesaian kasus KDRT melalui Mediasi Penal di Wilayah Hukum Polres Kutai Kartanegara. Kedua, bagaimana Konstruksi Hukum yang Ideal dalam penanganan kasus KDRT melalui Mediasi Penal di Indonesia. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah Socio-legal research yang mengukur ketepatan bekerjanya hukum, proses pembentuknya pengaruh dalam proses pembentukan dan keberlakuan dalam implementasinya. Penyelesaian kasus KDRT dapat dilakukan melalui upaya non-litigasi yaitu mediasi penal. Model ini juga melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk dan dapat diadakan pada setiap tahapan proses. Mengingat mediasi kasus KDRT lebih banyak dilakukan pada tahap penyidikan, maka penyidik pada Polres Kutai Kartanegara seringkali diminta langsung menjadi penengah (mediator) oleh kedua belah pihak yang berkonflik dengan mempertemukan para pihak untuk bermusyarawah untuk membantu mencari solusi yang memuaskan (win-win solution), sehingga tercapai penyelesaian perkara dalam bentuk mufakat sesuai dengan keinginan para pihak.