Vinzensia Nella Bannerara, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Formulasi Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Peer to Peer Lending di Indonesia, dibawah bimbingan Bapak Mahendra Putra Kurnia dan Bapak M. Fauzi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan atas implikasi penyelesaian sengketa dalam layanan Peer to Peer Lending di masyarakat dan instrumen regulasi yang ideal terhadap penyelesaian sengketa dalam layanan Peer to Peer Lending. Penelitian ini menggunakan pendekatan Socio-Legal Research untuk melihat aspek sosial dan hukum dalam konteks penyelesaian sengketa dalam layanan Peer to Peer Lending melalui pertimbangkan dalam pengembangan regulasi dan
mekanisme penyelesaian sengketa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukannya formulasi terhadap regulasi yang menjadi dasar aturan penyelesaian sengketa dalam layanan Peer
to Peer Lending, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 /POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, sehingga dapat memberikan mekanisme yang komprehensif dalam penyelesaian sengketa yang timbul bagi para pihak dalam Peer to Peer Lending melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang lebih efektif dan efisien melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LPAS SJK) sebagai satusatunya entitas hukum yang berdiri secara terpisah dari OJK dan mengacu pada mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam Peer to Peer Lending seperti yang diterapkan oleh negara lain yakni Inggris, Australia, Singapura, dan Malaysia yang memilki lembaga independen sebagai alternatif penyelesaian sengketa.