Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Perbandingan model dan kewenangan Komisi Yudisial Indonesia dengan Malaysia dan Australia dan desainmodel dan kewenangan Komisi Yudisial yang ideal dalam Ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan dokrtinal dengan menyasar pada sekumpulan norma.KY Indonesia berada dalam ranah kekuasaan yang bersifat campuran, sama dengan Judicial Commission of New South Wales, adapun JLSC Malaysia murni pada ranah eksekutif. KY Indonesia memiliki wewenang-wewenang dalam suatu kewenangan, sedangkan Judicial Commission Of New South Wales Australia dan JLSC Malaysia tidak memiliki. KY Indonesia memperkuat kekuasan kehakiman lewat kewenangan pengawasan, sedangkan dalam pengusulan dan pengangkatan tidak berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Pada JLSC Malaysia tidak terdapat kewenangan yang masuk dalam ranah kekuasaan kehakiman, adapun Judicial Commission of New South Wales Australia dapat saja menggangu dan belum mencermikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka seutuhnya. Dari sisi model kelembagaan, KY harus konsisten sebagai lembaga lapis pertama dan organ konstitusi, serta Auxiliary state organ. Dari sisi kewenangan, perlu ditambahkan yakni pengawasan semua hakim baik hakim MK, hakim MA, maupun hakim-hakim peradilan yang berada di bawah MA, keikutsertaan KY dalam seleksi hakim MK pada proses di DPR, dan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di MA, terlibat pada saat pengujian calon hakim agung di DPR, serta penambahan kewenangan kontrol disiplin petugas peradilan, dan pengawasan untuk membantu pengadilan dalam membuat putusan yang konsisten.