Perkawinan merupakan jalinan ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang sangat penting dalam interaksi kehidupan manusia. Pada kenyatannya, terdapat penyimpangan dalam suatu ikatan suci perkawinan yaitu adanya perkawinan poliandri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan poliandri dan upaya hukum pemenuhan hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan poliandri. Pendekatan penelitian dilakukan menggunakan pendekatan doktrinal dengan tambahan data lapangan yang bertujuan guna mengkaji dua pokok pembahasan: Pertama, untuk menganalisis kedudukan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan poliandri. Kedua, menganalisis upaya hukum pemenuhan hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan poliandri. Perkawinan poliandri menimbulkan akibat hukum yang bukan hanya berdampak bagi para pihak yang terikat dalam perkawinan, melainkan pula kepada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan poliandri dimana perkawinan tersebut menjadi tidak sah, dimana hal terpenting yaitu menyangkut persoalan kedudukan anak dan hak mewarisnya. Dalam hukum positif, anak memiliki kedudukan hukum sebagai anak zina. Oleh karena itu, anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, sehingganya hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya. Terkait dengan upaya pemenuhan hak keperdataan anak berupa akta kelahiran maka anak yang lahir dari perkawinan poliandri dilaksanakan dengan mencantumkan nama ibunya didalam akta kelahiran dengan keterangan bahwa anak tersebut lahir diluar perkawinan. Hal ini mengingat bahwa anak berhak untuk memperoleh identitas dan berhak untuk mengetahui asal usulnya khususnya dengan diterbitkannya suatu akta kelahiran.