Nia Setiawati, Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser di bawah bimbingan Bapak Taufik, S.Sos, M.Si. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (rs-rtlh) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, dan untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (rs-rtlh) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian terdiri dari: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, struktur birokrasi serta faktor penghambat dan pendukung kebijakan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, berdasarkan indikator komunikasi yaitu Pemerintah Desa telah melakukan pendataan langsung kepada masyarakatnya yang akan menerima manfaat dari program bantuan tersebut. Masyarakat tidak lagi harus mengusulkan agar menerima bantuan karena telah didata oleh Pemerintah Desa. Masyarakat hanya perlu melengkapi persyaratan untuk data diri sebagai penerima manfaat dari bantuan. Ketepat sasaran terhadap penerima manfaat dari program hingga pelaksanaan program dapat tercapai jika tim pelaksana melakukan tugasnya dengan benar. Proses pengawasan dan monitoring oleh pihak terkait juga telah dilaksanakan walaupun dengan anggota tim yang terbatas. Selama proses sosialisasi hingga pengerjaan program hanya diwakilkan oleh kontraktor dan pihak desa. Dinastidak turun langsung ketengah masyarakat untuk melakukan pendataan. Sementara Faktor Penghambat dan Pendukung diketahui bahwa masalah material, bahan yang digunakan tidak sesuai atau kualitas material kurang bagus dan jumlahnya terbatas. Faktor minimnya ketersediaan tukang atau pekerja dan masyarakat tidak dapat membangun sendiri rumah mereka. Yang ketiga yaitu keterbatasan anggaran, anggaran atau dana yang digunakan tidak cukup atau kuang sehingga masyarakat terkadang masih menggunakan dana pribadi untuk menutupi kekurangan dalam proses pembangunan. Faktor pendukung terlaksananya kebijakan yaitu persyaratan yang dikenakan kepada masyarakat sedikit dan tersedianya anggaran.