Zulkipli, 1908018026, Program Studi Magister Hukum, Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2023, Rekonstruksi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara di bawah bimbingan Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH, MH dan selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Rosmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua hal yaitu implikasi atas pemberlakuan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) yang terklasifikasi menimbulkan kekaburan hukum dan rekonstruksi terhadap pemberlakuan pasalpasal yang terklasifikasi menimbulkan kekaburan hukum. Penelitian yang digunakan penulis merupakan pendekatan penelitian sosio legal studies, dimana pendekatan ini dibangun dalam rangka reformulasi hukum agar dapat tercapai fungsi hukum itu sendiri. Pilihan pendekatan socio-legal research tidak berarti mengenyampingkan dukungan sisi doctrinal dengan alasan salah satu sasaran studi ini melihat seperangkat norma positif dalam kaitannya dengan Rekonstruksi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara, termasuk dukungan sisi teori hukum dengan tujuan untuk verifikasi pelaksanaan hukum dalam praktek (pembentukan dan penerapan). Implikasi atas pemberlakuan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) yang terklasifikasi menimbulkan kekaburan hukum dianalisis dengan menjawab ratio legis dari peraturan tersebut serta tinjauan mengenai pasal-pasal yang terklasifikasi menimbulkan kekaburan hukum tersebut. Rekonstruksi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dianalisis berdasarkan konsep rekonstruksi peraturan daerah. Beberapa hal yang harus dilakukan rekonstruksi adalah mengenai defisini Izin Membuka Tanah Negara, memperhatikan asas dan prinsip pertanahan sebagai dasar peraturan daerah terkait, merevisi ketentuan masa berlaku dan perpanjangan IMTN, penambahan ketentuan pengawasan dan sanksi terhadap dinas terkait, mengubah ketentuan pada Pasal 10 ayat (2) dan mengubah ketentuan mutasi tanah.