Vincensius Listianus Monaq, 1708015093, Minat studi hukum tata negara, kedudukan lembaga adat besar Kabupaten Kutai Barat sebagai lembaga peradilan adat, di bawah bimbingan Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H dan Aryo Subroto, S.H., M.H. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme berperkara, serta pengaturan terkait kedudukan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat dalam perspektif hukum formil. Penelitian melihat dan menganalisis bagaimana implementasi putusan peradilan adat yakni daya ikat secara hukum yang diputus oleh Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat. Serta untuk menganalisa kedudukan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat dalam perspektif hukum formil sebagai Lembaga Peradilan yang ada di masyarakat. Apakah Putusan peradilan adat yang dilakukan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat memiliki daya ikat secara hukum Peneliti menerapkan metode pendekatan sosio legal yakni yakni penelitian hukum yang menganalisis serta mengkaji bagaimana cara kerjanya hukum di masyarakat. Lembaga adat sendiri merupakan lembaga yang melakukan pantauan, kontrol, dan penegakkan hukum adat bila dilanggar. karena adat itu merupakan falsafah, warisan luhur, kearifan lokal, norma-norma, serta pedoman bagi manusia dayak sejak dahulu. Lembaga adat juga merupakan Lembaga peradilan perdamaian yakni win-win solution yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dalam penyelesaian perkara dan berdiri sendiri terlepas dari instansi pemerintahan dalam menyelesaikan perkara.
Lembaga adat harus selalu mempertahankan nilai-nilai adat agar adat itu tidak pudar, mengalami perubahan, bahkan hilang. Karena adat merupakan identitas, falsafah, warisan leluhur, dan kearifan lokal yang baik bagi masyarakat Dayak yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia Dayak itu sendiri sejak dahulu kala.