Apriani Saputri 2022, Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Thalita Rifda Khaerani, S.A.P., M.Si selaku dosen pembimbing II.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Selain itu juga untuk mengetahui berbagai pendorong dan penghambat yang dihadapi.
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian berdasarkan pendekatan model implementasi yang dikembangkan oleh George C Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dalam penelitian ini Key Informan yaitu Lurah Temindung Permai dan Tenaga Pendamping Sosial PKH dan Informan yaitu Kabid Linjamsos, Ketua Koordinator PKH Kota Samarinda, Ketua RT dan Masyarakat penerima bantuan. Teknik pengumpulan data yang digunalan dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles, Huberman dan saldana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda masih belum berjalan dengan optimal. Ada masalah dalam hal komunikasi, kerjasama dan koordinasi yang dimana Tenaga Pendamping dengan Aparatur Kelurahan dan Ketua RT tidak terjalin dengan baik terutama dalam penyampaian informasi yang masih belum merata dan menyeluruh serta sumber daya manusia yang masih sangat kurang mencukupi sehingga pemaksimalan dalam pelaksanaan tugas di lapangan menjadi terhambat. Begitu pula dengan hal pendataan yang masih banyak di temukan tidak pandu padannya dengan data di DISDUKCAPIL. Oleh karena itu perlu adanya peranserta dan support pemerintah daerah dalam hal Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Smarinda. Adapun kurangnya kemandirian masyarakat dan daya berpikir masyarakat yang selalu ingin mendapatkan bantuan dan masyarakat yang malas hanya mengikuti bantuan dari program pemerintah yakni Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan kemampuan atau kemandirian masyarakat agar tidak terlalu bergantung kepada program bantuan yang diberikan dan juga menjadi penghambat dalam merealisasikan transformasi kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH).