Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok dinilai sebagai strategi intervensi utama dalam pengendalian penyakit tidak menular, salah satunya adalah aktivitas merokok. Sehingga Kota Samarinda menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang dimana dalam Pasal 19 memuat tentang ketentuan sanksi pidana. Adanya aturan Kawasan Tanpa Rokok ini merupakan wujud dari asas dari perlindungan, sehingga untuk melihat bagaimana efektivitas dari suatu peraturan, dapat dilihat dari keberhasilan peraturan tersebut dalam
mencapai tujuan yang diinginkan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Sosio-Legal Research dengan tujuan untuk mengetahui dua pokok pembahasan: Pertama, penulis ingin mengetahui dan memahami penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelanggar merokok. Kedua, penulis ingin mengetahui faktor kendala dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelanggar merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa walaupun Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 sudah disahkan sejak tahun 2017 namun sanksi pidana terhadap pelanggaran merokok di kawasan tanpa rokok belum diterapkan. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana adalah sosialisasi yang belum maksimal, belum disediakannya area khusus merokok dan rendahnya kesadaran dari perokok aktif untuk mematuhi peraturan yang ada.