ABSTRAKSI
Marliana Ardi, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Gadai
Pada Perum Pegadaian Sempaja Kecamatan Samarida Utara, dibawah bimbingan
Bapak La Sina, S.H. M.Hum, Sebagai Pembimbing I dan Ibu Emilda
Kuspraningrum Sebagai Pembimbing II.
Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah
Pelaksanaan Perjanjian Gadai Pada Perum Pegadaian Sempaja Kecamatan
Samarinda Utara, Serta Bagaimanakah Akibat Hukum Yang Timbul Apabila
Perjanjian Gadai Tersebut Tidak Dipenuhi Oleh Debitur Terhadap Kreditur Dan
Upaya – Upaya Penyelesaiannya.
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Megetahui Pelaksanaan Perjanjian
Gadai Pada Perum Pegadaian Sempaja Di Kecamatan Samarinda Utara, dan
Untuk Mengetahui Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Perjanjian Gadai
Tersebut Tidak Dipenuhi Oleh Debitur terhadap Kreditur Dan Upaya – Upaya
Penyelesaianya.
Dalam pelaksanaan perjanjian gadai pada Perum Pegadaian Sempaja
Kecamatan Samarinda Utara terdiri dari dua pihak yaitu debitur dan kreditur yang
melakukan kesepakatan untuk mengikat kedua belah pihak dalam suatu
perjanjian, sesuai dengan objek penelitian yaitu perjanjian gadai, maka disini
perjanjian tersebut dituangkan dalam Buku III KUH Perdata pada pasal 1313,
mengenai perjanjian itu sendiri. Sedangkan perjanjian gadai mengenai ketentuan
yang berlaku di Perum Pegadaian Sempaja, menggunakan ketentuan – ketentuan
atau aturan – aturan yang tertuang didalam KUH Perdata khususnya pasal 1151
dan 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, sedangkan
mengenai gadai itu sendiri tertuang dalam KUH Perdata pasal 1150 – 1160.
Mengenai akibat hukum yang terjadi didalam suatu perjanjian karena
disebabkan debitur lalai atau wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya atau
prestasi, maka berdasarkan kebijakkan dan keputusan yang diambil oleh pihak
pegadaian dapat diselesaikan menurut aturan – aturan yang berlaku sebagaimana
yang dituangkan dalam isi dari perjanjian tersebut.
Untuk arah kedepan Perum Pegadaian Sempaja, agar lebih meningkatkan
efektivitas dan produktivitasnya berdasarkan PP. Nomor 10 Tahun 1990, maka
Perum Pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya dengan lebih
profesional dibandingkan lembaga – lembaga keuangan lainnya tanpa
meninggalkan ciri khusus dan misinya yaitu penyaluran pinjaman atas dasar
hukum gadai.