Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021 serta faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan model implementasi kebijakan sesuai teori David L.Weimer dan Aidan R.Vinning. Fokus pada penelitian ini yaitu analisis implementasi pengadaan PPPK Guru di Kota Bontang Tahun 2021 dimana kebijakan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan guru sekaligus menyelesaikan permasalahan keberadaan guru honorer. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021 dilaksanakan melalui proses berikut : (a) logika kebijakan, dimana kebijakan ini secara logis dapat memenuhi kebutuhan guru di Kota Bontang sekaligus mengurangi jumlah guru honorer; (b) lingkungan tempat kebijakan, di Kota Bontang masih terdapat kekurangan guru serta masih adanya guru-guru honorer baik itu yang dibiayai oleh sekolah maupun pemerintah daerah; dan (c) kemampuan implementor kebijakan; dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta BKPSDM Kota Bontang yang telah berhasil menjalankan kebijakan tersebut dari tahap persiapan hingga penetapan NIP dan pelantikan. Dilihat dari ketiga hal tersebut, implementasi kebijakan pengadaan PPPK Guru di Kota Bontang Tahun 2021 sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala dalam hal usulan formasi yang diakomodir dan belum adanya regulasi yang jelas terkait jenjang karir guru PPPK.