Penerapan Pajak pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi
Kaltim di Samarinda. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Anthonius Margono., M.Si
dan Bapak Dr. Heryono Susilo Utomo., M.Si.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pendataan kendaraan alat
berat/besar di Kantor Dispenda Provinsi Kaltim melalui Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Dispenda Kaltim Wilayah Samarinda mengacu Undang-Undang No 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pedoman
pelaksanaan pemungutan pajak alat berat/besar dihitung 0,2% dari harga beli.
Kemudian Peraturan Daerah Kaltim Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Provinsi Kaltim.
Metode penelitian dengan mencari fakta dengan interpretasi yang tepat dan
sistematis, dengan jenis penelitian diskriptif kualitatif. Fokus utama penelitian
ditetapkan adalah prosedur pendataan kendaraan alat berat/besar guna
maksimalkan penerapan aturan berkaitan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sumber data diambil dari key informan yang berkompeten, yakni Kepala
Dispenda Provinsi Kaltim dan informan lainnya seperti Sekretaris Dispenda
Provinsi Kaltim dan Kasi Pembukuan dan Penagihan UPT Dispenda Wilayah
Samarinda serta perusahaan pengguna kendaraan alat berat/besar terkait masalah
diteliti. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan
dokumentasi. Analisis data digunakan model interaktif yang dikembangkan Miles
dan Huberman.
Dari hasil penelitian menunjukkan prosedur pendataan kendaraan
bermotor alat berat/besar dilakukan Dispenda Provinsi Kaltim dilaksanakan
sangat terukur, sesuai prosedur dan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009. Meski berbagai faktor jadi penghambat penerapan pajak alat berat/besar,
salah satunya rendahnya kesadaran wajib pajak melaporkan kepemilikan alat berat
yang dimiliki.