Peristiwa kejahatan perkosaan terhadap laki-laki dewasa telah banyak terjadi menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mencatat bahwa adanya penemuan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Hukum pidana Indonesia belum mengatur perkosaan terhadap sesama jenis atau terhadap laki-laki dewasa sehingga peristiwa tersebut dapat diarahkan menjadi tindak pidana pencabulan. Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum doktrinal atau biasa disebut dengan hukum normatif yang bertujuan untuk mengetahui dua pokok pembahasan: Pertama, mengetahui dan menganalisis kualifikasi hukum tindak pidana asusila terhadap korban yang berjenis kelamin laki-laki dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia. Kedua, mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap laki-laki dewasa sebagai korban dari tindak pidana asusila. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualifikasi hukum terhadap perbuatan perkosaan terhadap laki-laki dewasa belum ada pengaturan hukum pidana yang mengatur sehingga perbuatan tersebut di kualifikasikan sebagai tindak pidana pencabulan. Kedua, perlindungan hukum terhadap korban laki-laki dewasa yakni dengan Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perlindungan bersifat preventif yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan atau pelanggaran, perlindungan bersifat represif atau hukuman, serta perlindungan hukum Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 7A ayat 1.