Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) di Kota Samarinda. Penelitian ini memfokuskan implementasi kebijakan melalui pendekatan komunikasi, sumberdaya, disposisi, serta struktur birokrasi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Sungai Kunjang. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi penelitian lapangan, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Narasumber meliputi Camat Samarinda Utara, Camat Sungai Pinang, Camat Sungai Kunjang, Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur, Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Loa Bakung, Pokmas di 3 Kelurahan serta Ketua RT di wilayah Kecamatan Samarinda Utara, Ketua RT di wilayah Kecamatan Sungai Pinang, dan Ketua RT di wilayah Kecamatan Sungai Kunjang. Data dianalisis dengan teknik analisis data model interaktif berupa pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya) di Kota Samarinda telah terlaksana cukup optimal, komunikasi antar instansi dan komunikasi ke masyarakat telah terlaksana melalui sosialisasi serta penggunaan website untuk mengenalkan PROBEBAYA ke masyarakat, implementasi kebijakan juga didukung dengan sumber daya keuangan yang cukup tetapi pendistribusian dana masih sering terlambat sehingga mengganggu penerapan Pro Bebaya serta masih terdapat kendala di sumber daya manusia yang belum paham dalam membuat Rencana Anggaran Biaya di tingkat RT. Terkait disposisi telah berjalan dengan baik dikarenakan mendapat dukungan dalam penerapan mulai dari Pemerintah hingga kalangan masyarakat serta struktur birokrasi yang menjalankan perannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdapat di Buku Pintar Pro Bebaya. Selain itu terdapat hambatan dalan pelaksanaan kebijakan ini meliputi terlambatnya pendistribusian dana Pro Bebaya dan tingkat perekonomian warga yang menengah ke atas di beberapa wilayah menyebabkan proses pemberdayaan tidak dapat berjalan serta rendahnya pengetahuan dari SDM di wilayah RT yang tidak dapat membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) menyebabkan pelaksanaan kebijakan ini tidak berjalan efektif